"Meragukan BPK boleh saja, caranya menggugat ke pengadilan karena BPK sudah diberi mandat oleh UU. Keputusan BPK sifatnya final. Bisa digugat, tapi di pengadilan," ungkap Harry dalam diskusi di Waroeng Daun, Jl Ckini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).
Ahok sendiri sudah pernah melayangkan aduan ke majelis kehormatan etik BPK soal audit investigatif tersebut. Namun meski dijanjikan akan memanggil mantan Bupati Belitung Timur itu, sidang etik dilakukan BPK tanpa meminta keterangan pelapor.
"Kalau Pak Ahok merasa dirugikan silakan saja ke pengadilan. Banyak, di Semarang melakukan gugatan. Dan Alhamdulillah gugatan mereka enggak berhasil," kata Harry.
Ahok dalam laporannya ke majelis etik mempermasalahkan mengapa BPK tidak meminta komentarnya terlebih dahulu sebelum menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD DKI. Harry menurutkan alasannya.
"Ada 3 jenis laporan, pertama laporan keuangan yang tiap tahun, kedua audit kinerja biasa di semester 2, yang audit kita bicarakan ini jenis laporan dengan tujuan tertentu atau lazim disebut audit investigasi. Dan ini tidak perlu minta komentar pejabat. Kalau yang laporan tahunan perlu minta," jelasnya.
Harry pun yakin BPK akan menang jika Ahok menggugat mereka ke pengadilan. Apalagi BPK sudah mendapat predikat atau pun pengakuan dari dunia internasional.
"94 persen apa yang diputuskan BPK benar menurut pengadilam. Apakah BPK tidak pernah salah? Bisa saja, tapi harus dibuktikan ke pengadilan. Yakinlah bahwa sekarang kita memeliki pekerja-pekerja yang profesional. Dan bahkan kita dipercaya dunia," beber Harry.
"Tahun 2015 lalu kita dipilih oleh badan akuntan internasional untuk menjadi pemeriksa badan untuk tahun 2015 dan 2017. Dan kita bahkan dipercaya oleh badan antikorupsi dunia. Kita menjadi ketua pemeriksa badan itu," lanjut dia.
BPK juga disebut Harry dipercaya menjadi penentu standar dari 160 BPK se-dunia. Ada 15 anggota BPK yang menjadi anggota dewan standar akuntansi dunia.
BPK sendiri sudah melaporkan hasil audit investigatif RS Sumber Waras ke Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Jokowi menurut Harry menerimanya dengan baik dan akan menindaklanjutinya.
"Ini inisiatif kami. Saya pikir presiden perlu mengetahuinya dan punya hak untuk tahu. Presiden menerima dengan baik. Dan katanya semua yang dilaporkan BPK akan ditindaklanjuti, sesuai fungsi lembaga masing-masing. Kami yang mengambil kesempatan untuk menyampaikan itu," terang Harry.
Tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan presiden?
"Tanya Pak Presiden. Saya tidak tahu. Bola sudah tidak lagi di tangan BPK. Kami cuma melaporkan hasil, dan (melaporkan ke Jokowi) tidak merubah keputusan apapun," jawab Harry.
Soal urusan hukum, BPK menyerahkan keputusannya kepada KPK. Sebab audit investigasi memang diminta oleh lembaga antirasuh itu. Peran BPK selesai hingga memutuskan adanya kerugian negara dalam proses pembelian lahan Sumber Waras.
"Yang menetapkan pidana bukan kami, kami hanya menyampaikan fakta-fakta secara runtut. Kami tidak katakan orang salah atau benar, itu yang melakukan aparat," ucap Harry.
"Contoh ada bupati naik kereta tengah malam bawa Rp 1 M. Lalu tidur dan uangnya hilang. Siapa yang mutuskan bersalah? Itu penegak hukum. Kalau kami audit investigatif, itu uangnya hilang dan tolong kembalikan ke kas negara lagi," pungkasnya.
(elz/jor) sumber : detik_com
0 comments:
Post a Comment
Silahkan berkomentar, dan dibagikan !!!